PPOLEMIK UU BADAN HUKUM PEMDIDIKAN

Orang-0rang Peduli PendidikanPengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) hingga kini terus menimbulkan pro dan kontra. Kekhawatiran utama yang muncul di antaranya masalah pendanaan pendidikan yang sulit didapatkan dari kucuran pemerintah. Tak heran jika beberapa PTS mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap lembaga swasta. Sementara itu pemberlakuan UU BHP dinilai akan berpotensi mengkoptasi kegiatan kampus. Banyak pihak berpendapat bahwa pemberlakuan UU BHP ini benar-benar akan memicu persaingan di antara kalangan perguruan tinggi. Di samping itu, pemerintah pun dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakan miskin dalam mengenyam pendidikan. Demikian pendapat pengamat pendidikan Muchlis Ludin seperti dikutip Kompas (19/12) lalu.

Semenetara itu Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR, menanggapi bahwa penolakan terhadap UU BHP itu dinilai akibat belum dipahaminya semangat dan substansi pasal demi pasal UU BHP.(Kompas, 19/12). Menurutnya, jika mengacu pada UU BHP seharusnya biaya semakin murah, karena ada batasan pungutan kepada masyarakat yaitu paling banyak sekitar 33 persen biaya operasional.

Data diambil dari berbagai media masa

One thought on “PPOLEMIK UU BADAN HUKUM PEMDIDIKAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s